Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati memaparkan, pada dasarnya, KIS, JKN, dan KJS adalah program-program yang berada di bawah koordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
KIS, kata Dien, adalah perpanjangan dari program JKN yang khusus menyasar para fakir miskin. JKN merupakan program yang diluncurkan per 1 Januari 2014.
"Jadi, warga miskin yang dulu terdaftar di Jamkesmas, sekarang terdaftar di Kartu Indonesia Sehat. JKN dan KIS datanya juga dari BPJS. Jadi, semuanya satu pintu. JKN dan KIS itu kartunya, pelaksananya BPJS," papar Dien kepada Kompas.com, di Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Mengenai hubungan antara KIS dan KJS, menurut Dien, keduanya sama-sama menyasar kalangan fakir miskin. Namun, KIS dapat menutupi kekurangan pada KJS, yakni dapat membantu warga fakir miskin yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta, tetapi tinggal di Jakarta.
Menurut Dien, selama ini banyak warga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jakarta yang tidak bisa mendapatkan KJS dan memperoleh pelayanan kesehatan karena tidak memiliki KTP DKI.
"Jadi, para PMKS kalau tidak punya KTP DKI tetap bisa punya KIS. Kalau orang tidak punya KTP DKI tetapi dia tinggal di Jakarta sebagai PMKS, itu yang menjadi sasaran KIS," ujar Dien.
Atas dasar itulah, Dien memastikan tidak akan ada penerima ganda dari progran-program tersebut. "Tidak bakal ada tumpang tindih. Kan semua datanya itu diperoleh dari data milik BPJS. KJS kan juga sudah kita integrasikan dengan BPJS," ujar dia.
Sumber : Kompas